Tupoksi SKPD


  • Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  • Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
  • Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  • Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi :
  1. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas;
  2. pelaksanaan DPA Dinas;
  3. perumusan kebijakan pelayanan Dinas;
  4. pelaksanaan kebijakan pelayanan Dinas;
  5. pengembangan sistem informasi pelayanan Dinas;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan Dinas;
  7. pengelolaan dokumen Adminduk;
  8. penyusunan, penyediaan dan penyajian statistik dan profil kependudukan;
  9. pelayanan khusus terhadap penduduk rentan Adminduk;
  10. pelaksanaan pendaftaran penduduk tinggal sementara;
  11. pelaksanaan administrasi pelayanan Adminduk;
  12. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan penduduk dan pengurusan dokumen Adminduk;
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
  14. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

  1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang serta kelompok jabatan fungsional;
  3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Sekretariat Dinas mempunyai tugas:

  • Sekretariat merupakan unit kerja Dinas sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja dan RKA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA Dinas;
  3. pengordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja dan RKA Dinas;
  4. pengordinasian penyusunan kebijakan, Renstra, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
  5. pengordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
  6. pengelolaan kepegawaian Dinas;
  7. pengelolaan keuangan Dinas;
  8. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
  9. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas;
  10. pengelolaan perlengkapan Dinas;
  11. pengelolaan dokumentasi dan arsip Sekretariat Dinas; dan
  12. pengordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.
  13. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  14. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di sekretariat.

 

  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Dinas.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. menyusun bahan Renstra, Renja dan RKA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
    2. melaksanakan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
    3. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk surat keluar Dinas;
    4. melaksanakan penerimaan, pemeriksaan, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar Dinas;
    5. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Dinas;
    6. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran Dinas;
    7. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas;
    8. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas;
    9. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas;
    10. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas;
    11. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas;
    12. melaksanakan pengelolaan urusan ASN Dinas Dukcappil;
    13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
    14. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Dinas.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan renstra, Renja dan RKA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas sesuai lingkup tugasnya;
  3. merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja dan RKA Dinas;
  4. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja dan RKA Dinas;
  5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA Dinas;
  6. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Dinas;
  7. menyusun anggaran kas Dinas;
  8. memproses pengajuan SPD dan SPM Dinas;
  9. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana Dinas;
  10. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas;
  11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas;
  12. memproses penerbitan SKRD dan STRD Dinas;
  13. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD Dinas;
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya;
  15. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kelompok Jabatan Fungsional

 

  • Dinas memiliki kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua kelompok jabatan fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai ketua kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai sasaran kinerja pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.